YMI BANDUNG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melalui Komisi I menggelar rapat kerja pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama dengan mitra kerja. Berbagai tanggapan dan masukan serta usulan dilontarkan para legislator Jawa Barat, khususnya terkait penanganan Covid-19.
Komisi I memiliki peranan yang sangat penting sebagai pemangku kebijakan anggaran, oleh karena itu, koreksi anggaran pendapatan atau fiksasi anggaran harus dipastikan berjalan sebagaimana mestinya.
H.Ruhyat Nugraha Anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat Selain Menyoroti lemahnya kearsipan ia juga menilai pentingnya recovery dampak pandemi " Ngeri sekali dampak pandemi ini, pedagang kecil, umkm dan sebagainya, Kebijakan fiskal juga sangat penting, harus diperhatikan. Daya beli masyarakat harus ditingkatkan agar fiskalnya juga dapat meningkat," kata Ruhiyat.
