YMI BANDUNG- Sidang Lanjutan Bupati Bogor Non Aktif Ade Yasin kembali digelar, di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin (5/9).
Dalam sidang tersebut, terdakwa Ade Yasin membeberkan sejumlah kejanggalan perkara dugaan suap terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jabar, yang menjeratnya.
Dia menilai, dirinya dijerat dan ditarik ke dalam perkara yang ia sendiri tidak mengetahui. Menurutnya, ia tak pernah menunjuk Person in Charge (PIC) atau orang yang bertanggung jawab terkait atas pertemuan dengan BPK.
"Tidak ada. Saya hanya normatif ke Kepala Dinas, untuk tindak lanjut. Fasilitasi BPKAD dan Inspektorat. Saya hanya tataran itu, bukan tugas saya menunjuk. Sudah tunjuk BPKAD sebagai leading sector untuk menyajikan data dan pemeriksaan," ujar Ade Yasin kepada Majelis Hakim saat sidang berlangsung.
Selanjutnya Sidang dugaan suap auditor BPK seketika heboh ketika Kuasa Hukum terdakwa Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin, Dinalara saat pemeriksaan saksi mahkota di Pengadilan Tipikor Bandung mengungkap fakta adanya kolaborasi, sehingga membuat kliennya berurusan dengan KPK. Fakta tersebut membuat para peserta sidang menyoraki Jaksa KPK.
Adanya Kolaborasi diungkap berdasarkan catatan notulensi pertemuan dalam laptop milik terdakwa Maulana Adam Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor yang dituangkan pada berita acara pemeriksaan (BAP).
Bupati nonaktif Bogor, Ade Yasin terisak karena merasa difitnah terlibat suap saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dalam sidang dugaan suap auditor BPK di Pengadilan Negeri Bandung
"Pakai hati nurani-nya pak. Saya diborgol untuk kesalahan yang saya tidak tahu," ucapnya dengan terisak-isak saat menjawab sejumlah pertanyaan dari Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dikutip dari Antara.
Ucapan Ade Yasin dengan nada meninggi itu lantas disambut sorakan suara dukungan dari peserta sidang. Beberapa peserta di antaranya bahkan ikut terisak mengusap air mata.
Meski begitu, ia mengaku lega karena puluhan saksi yang dihadirkan oleh KPK di persidangan tak ada satupun yang menyatakan dirinya terlibat dalam dugaan mengkondisikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Bogor untuk mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
By. Redaksi
