Yodha Media Indonesia.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa saat ini Kementerian Kominfo memiliki banyak tugas yang harus diselesaikan. Menurutnya, di antara tugas-tugas tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi fokus utama pembenahan.
Fokus pertama yang harus diperbaiki adalah infrastruktur digital. Ini melibatkan pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G untuk menjaga akses internet yang merata. Budi menjelaskan bahwa pembangunan BTS ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan ketersediaan internet bagi masyarakat.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah melantik Budi Arie di Istana Negara pada Senin (17/7/2023). Jokowi meminta Budi untuk menyelesaikan proyek pembangunan menara BTS 4G di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal). Tugas ini menjadi prioritas bagi pemerintah, karena wilayah-wilayah 3T seringkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses komunikasi yang memadai.
Menara BTS 4G tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan akses internet bagi masyarakat di wilayah 3T. Dengan adanya infrastruktur telekomunikasi yang baik, diharapkan pula dapat mendukung perkembangan ekonomi dan mempercepat pembangunan di daerah tersebut.
Budi, sebagai pelaksana proyek, harus memastikan bahwa pembangunan menara BTS 4G dilakukan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, ia juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan, termasuk perawatan dan pemeliharaan menara tersebut agar dapat beroperasi secara optimal dalam jangka waktu yang lama.
Jokowi memberikan dukungan penuh kepada Budi dalam menyelesaikan proyek ini. Ia menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang baik dengan pihak terkait, termasuk masyarakat setempat, operator telekomunikasi, dan instansi terkait lainnya. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir kendala-kendala yang mungkin timbul selama proses pembangunan.
Dengan komitmen dan kerja sama yang baik, diharapkan proyek pembangunan menara BTS 4G di wilayah 3T dapat segera diselesaikan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat di sana. Upaya ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah dan meningkatkan kualitas hidup penduduk di daerah-daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal.
"Kita memiliki waktu yang terbatas, yaitu 1,5 tahun kurang. Oleh karena itu, yang pertama-tama harus diselesaikan di Kementerian Kominfo adalah pembangunan BTS, itu harus menjadi prioritas," ujar Jokowi seperti yang dilansir oleh KompasTV pada Senin (17/7/2023).
Fokus kedua Menkominfo Budi adalah pengendalian terhadap platform-platform yang mengganggu masyarakat.
"Platform-platform yang mengganggu masyarakat, termasuk berita bohong (hoaks), radikalisme, dan lain-lain," kata Budi dalam konferensi pers setelah serah terima jabatan di Kantor Kementerian Kominfo di Jakarta Pusat pada Senin (17/7/2023).
Fokus ketiga Menkominfo adalah membangun dan mengembangkan ekosistem digital. Budi menyatakan bahwa pembangunan ekosistem digital ini juga mencakup perlindungan data pribadi.
Belakangan ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sering menjadi perhatian publik karena kurangnya perlindungan data pribadi di Indonesia. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran terhadap privasi dan keamanan informasi yang disimpan dan diproses oleh lembaga pemerintah dan sektor swasta.
Dalam era digital yang semakin maju, perlindungan data pribadi menjadi isu yang sangat penting. Banyaknya kasus pelanggaran data pribadi, seperti kebocoran informasi atau penyalahgunaan data, menunjukkan kebutuhan akan langkah-langkah yang lebih kuat dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data individu.
Kementerian Kominfo sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas regulasi komunikasi dan informasi di Indonesia seharusnya memainkan peran yang aktif dalam melindungi data pribadi warga negara. Mereka perlu meningkatkan kerjasama dengan penyedia layanan internet, perusahaan teknologi, dan sektor terkait lainnya untuk mengembangkan kebijakan dan praktik yang memastikan perlindungan data yang memadai.
Selain itu, Kominfo juga perlu melakukan pemantauan dan pengawasan yang ketat terhadap pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh perusahaan dan organisasi. Sanksi yang tegas harus diberlakukan terhadap pelaku yang melanggar aturan perlindungan data pribadi guna memberikan efek jera dan mendorong penerapan praktik yang lebih baik.
Tidak hanya itu, penting bagi Kementerian Kominfo untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Edukasi dan kampanye yang efektif perlu dilakukan agar masyarakat lebih waspada terhadap risiko penyalahgunaan data dan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menjaga privasi mereka.
Dalam menghadapi tantangan ini, Kominfo perlu bekerja sama dengan para ahli keamanan data dan organisasi sipil yang berkompeten dalam bidang perlindungan data pribadi. Dengan bekerja bersama, langkah-langkah yang efektif dapat dirumuskan untuk mencegah pelanggaran data pribadi dan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya bagi semua pihak.
Perlindungan data pribadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data. Diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk menjaga keamanan dan privasi data pribadi sebagai aset berharga yang harus dilindungi.. Terjadi serangkaian kasus kebocoran data yang berulang.
Selanjutnya, fokus keempat berkaitan dengan Pemilu 2024. Menurut Budi, diperlukan pembangunan narasi yang damai untuk Pemilu yang akan berlangsung tahun depan.
"Itulah fokusnya, yang mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu, itu merupakan garis besar rencana kerja," tambah Budi sebagai penekanan penting dalam merencanakan tindakan yang harus dilakukan.
