Yodha Media Indonesia.Com - Ketua DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, Atang Trisnanto, menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Kota Bogor dalam membuka layanan aduan terkait indikasi kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal ini terkait dengan viralnya keluhan masyarakat di media sosial mengenai titip identitas anak di kartu keluarga (KK) terdekat dengan jarak sekolah menengah favorit.
"Atang Trisnanto mengatakan bahwa Pemerintah Kota Bogor harus bertindak tegas dan serius dalam penertiban dan penelusuran kasus titip KK dalam PPDB. Menurutnya, masalah ini sebenarnya dapat diselesaikan dengan mudah melalui pelacakan data sehingga dapat diatasi dengan baik," ujarnya di Kota Bogor pada hari Kamis.
Menurut Atang Trisnanto, dengan keseriusan pemerintah dalam menyelamatkan sistem pendidikan di masa depan, kecurangan dalam PPDB melalui titip identitas anak di KK orang tua lain demi sekolah menengah negeri favorit harus segera diselesaikan agar tidak terjadi lagi.
Ia menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor dapat mengawal kasus-kasus di tingkat sekolah menengah dan yang sejenisnya dengan baik, termasuk kasus tawuran dan saat ini PPDB.
Menurutnya, kewenangan pengelolaan pendidikan sebaiknya dikembalikan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ke Dinas Pendidikan Kota Bogor. "Kapasitas sumber daya manusia dan perangkat yang dimiliki provinsi memiliki jangkauan kendali yang terlalu luas. Oleh karena itu, sebaiknya kewenangan untuk sekolah menengah dan sejenisnya dikembalikan ke tingkat kota dan kabupaten agar lebih terkoordinasi, dievaluasi, dan ditangani dengan baik," katanya.
Atang Trisnanto berpendapat bahwa sistem zonasi dalam PPDB dalam beberapa tahun terakhir perlu direvisi. Hal ini dikarenakan kasus-kasus terkait PPDB mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir.
"Ia berpendapat bahwa sistem zonasi perlu direvisi. Menurutnya, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Zonasi dapat digunakan hanya sebagai tambahan, namun sistem utamanya harus diperbarui," ujarnya.
Ia juga menyatakan bahwa kasus-kasus PPDB juga dipicu oleh jumlah sekolah menengah negeri yang masih sedikit di Kota Bogor, sehingga terjadi kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Atang Trisnanto menyoroti ketidakseimbangan antara jumlah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas negeri di Kota Bogor. Menurutnya, kebutuhan dan ketersediaannya tidak sebanding.
Ia mendorong Pemerintah Kota Bogor untuk segera membangun sekolah-sekolah baru di Kota Bogor agar masyarakat tidak perlu bersaing untuk masuk sekolah negeri.
Langkah selanjutnya adalah memperkuat sekolah swasta yang berkualitas dan memiliki biaya terjangkau bagi masyarakat, tambah Atang Trisnanto.
