Yodha Media Indonesia - Kabupaten Bogor, - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, H. Romli, menjalankan tugasnya sebagai anggota Badan Anggaran dengan membacakan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPJP APBD) untuk tahun anggaran 2022.
Pada acara tersebut, hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) juga diungkapkan.
Dalam sesi sidang yang dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Bogor, H. Romli menyampaikan hasil dari LPJP APBD 2022. Pada kesempatan ini, beliau juga memberikan informasi terkait opini yang diberikan oleh BPK RI terkait pelaksanaan anggaran tersebut.
Menurut hasil pemeriksaan BPK RI, pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor tahun 2022 mendapatkan opini wajar dengan pengecualian.
Hal ini mengindikasikan adanya beberapa temuan atau catatan tertentu yang perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait.
Dalam laporannya, H. Romli juga menyampaikan langkah-langkah yang akan diambil oleh DPRD Kabupaten Bogor guna mengatasi catatan atau temuan yang diungkapkan oleh BPK RI.
Beberapa tindakan perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan anggaran dijadwalkan akan dilakukan untuk memastikan bahwa opini yang lebih baik dapat dicapai pada tahun-tahun mendatang.
Sidang tersebut juga menjadi ajang untuk berdiskusi dan bertukar pandangan antara anggota DPRD Kabupaten Bogor mengenai pelaksanaan anggaran dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dengan diadakannya sidang ini dan disampaikannya LPJP APBD 2022 oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, diharapkan adanya upaya bersama untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan pengelolaan anggaran daerah guna memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kabupaten Bogor.
Sebagai kesimpulan, peran Badan Anggaran dalam DPRD Kabupaten Bogor, yang diwakili oleh H. Romli, dalam membacakan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun 2022 menjadi langkah penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik.
Upaya-upaya perbaikan yang dilakukan akan memberikan dampak positif dalam pengelolaan anggaran daerah di masa yang akan datang.
