Yodha Media Indonesia - Cibinong, Kabupaten Bogor - Langkah-langkah tegas Penjabat (Pj) Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, dalam menangani kontroversi operasional truk tambang di Parungpanjang, Bogor, mendapat dukungan penuh dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto.
Keadilan dan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama dalam penyelesaian masalah ini.
Dalam konferensi pers di Cibinong pada Rabu, Rudy menyatakan komitmennya bersama DPRD untuk memberikan dukungan kelembagaan terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh Pj Bupati Bogor.
"Keputusan ini harus mencerminkan rasa keadilan, mengakomodir kepentingan seluruh pihak, terutama masyarakat yang sering menjadi korban dampak lintasan truk tambang," ujarnya dengan tegas.
Rudy menegaskan prinsip keadilan sebagai landasan utama penyelesaian masalah ini, mengingatkan bahwa keputusan yang diambil harus mencakup kepentingan masyarakat dari segi lingkungan dan keamanan berlalu lintas.
"Semua pihak harus merasakan dampak positif dari keputusan yang diambil," tambahnya.
Ketua DPRD juga memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah Pj Bupati Bogor dalam membangun komunikasi lintas sektoral untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah tersebut.
Dia mengakui bahwa keterlibatan aktif pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat penting untuk mengeksekusi kebijakan jangka panjang.
"Intervensi pusat dan pemprov sangat dibutuhkan, baik dari segi regulasi maupun dukungan anggaran. Pembangunan jalan baru, entah itu tol atau jalan konvensional, memerlukan dukungan penuh untuk mengatasi masalah ini," paparnya.
Sebagai informasi tambahan, Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, yang baru dilantik pada Sabtu (30/12), telah memprioritaskan penyelesaian masalah di Parungpanjang sebagai fokus utama dalam masa transisi pemerintahannya.
Asmawa bahkan telah meninjau langsung kondisi jalan Parungpanjang dan pembangunan kantung parkir di perbatasan Parungpanjang-Tenjo.
"Arahan dari Pj Gubernur adalah menyelesaikan permasalahan yang ada di Parungpanjang, terutama terkait dengan pengangkutan material galian C. Saya akan berkoordinasi langsung dengan Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai arahan Pj Gubernur," kata Asmawa.
Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi lintas provinsi untuk mengatasi masalah ini, yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, serta kabupaten tetangga terkait.
"Karena ini sifatnya lintas provinsi, sehingga menjadi kewenangan pemerintah pusat," tambahnya.
