.jpg)
YMI - Manado, 19 Januari 2024 - Suatu skandal politik baru saja terbongkar di Sulawesi Utara yang melibatkan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Manado, Steve Kepel.
Diduga terlibat dalam mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk turut serta dalam kampanye politik, Steve Kepel bahkan menyelenggarakan acara resmi bersama istri Gubernur Ganjar Pranowo.
Penasaran? Peristiwa ini terungkap saat Siti Atikoh, istri Ketua DPD PDIP Sulut Olly Dondokambey, meresmikan jalan pagi di kawasan Megamas, Sulawesi Utara.
Namun, yang membuat heboh adalah fakta bahwa acara tersebut ternyata diinisiasi oleh Sekprov Steve Kepel, yang kemudian terbongkar lewat surat edaran resmi yang bocor ke media heraldmakassar.
Dalam surat edaran kontroversial tersebut, Steve Kepel tampaknya tidak ragu-ragu menandatangani undangan kepada sejumlah masyarakat, khususnya perempuan, untuk berpartisipasi dalam kampanye politik.
Menariknya, nama Olly Dondokambey dihadirkan sebagai pemangku kepentingan utama dalam acara tersebut, menciptakan sorotan tajam dari netizen yang geram.
Reaksi keras datang dari berbagai penjuru, terutama dari netizen di platform Twitter. Akun @BundaA81211 dengan tegas menulis, "Gimana ni pak @ganjarpranowo kok curang banget gini, ASN kan harus netral pak." Bahkan, Bawaslu juga mendapat sorotan karena dianggap tutup mata terhadap pelanggaran ini.
Tidak hanya itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga ikut buka suara melalui Instagram resminya, mengingatkan ASN akan larangan berkampanye menjelang pemilu. Mereka mengutip Pasal 9 Ayat (2 UU ASN) yang dengan jelas menyatakan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh partai politik.
Kontroversi ini semakin mencuat, mencerminkan pelanggaran serius terhadap netralitas ASN. Seharusnya, netralitas ini dipegang teguh demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.
Kejadian ini menuntut tindakan tegas dan transparansi dari pihak berwenang agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Skandal ini tak hanya mencoreng nama Sekprov Steve Kepel, tetapi juga mempertanyakan integritas Ganjar Pranowo sebagai gubernur yang terhormat.
