Yodha Media Indonesia - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Salahuddin Uno, menyoroti kerumitan demokrasi Indonesia dalam merespons hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024.
Pernyataan kontroversial Sandiaga mengenai demokrasi yang dianggap "mahal dan berantakan" memicu perdebatan di tengah masyarakat.
Sandiaga mengingatkan bahwa Prabowo Subianto sendiri pernah menyampaikan pandangan serupa, menyebut pemilu di Indonesia sebagai pengalaman yang melelahkan.
Dalam kunjungannya di Kabupaten Gianyar, Bali, pada Kamis (7/3/2024), ia menyatakan, "Demokrasi ini demokrasi yang melelahkan, demokrasi mahal. Demokrasi agak berantakan."
Menanggapi hal ini, Sandiaga menekankan perlunya mengapresiasi upaya perbaikan dalam sistem demokrasi. Ia merinci salah satu perubahan positif, yakni pemersingkatan masa kampanye dalam Pilpres 2024.
Sandiaga juga mengomentari peningkatan dalam pengurangan jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia akibat kelelahan.
"Pada Pemilu 2019, sekitar 800-900 anggota KPPS meninggal dunia karena kelelahan. Dengan adanya perbaikan, angka kematian petugas Pemilu 2024 dapat ditekan.
Tentunya, masih terjadi kekurangan di sana-sini, yang perlu diperbaiki ke depan," ungkap Sandiaga.
Sebelumnya, anggota DPR dari beberapa fraksi, seperti PKS, PKB, dan PDIP, melakukan interupsi di Rapat Paripurna pembukaan masa sidang ke-13.
Mereka mendesak DPR untuk menggunakan hak angket guna menyikapi dinamika Pemilu 2024.
Aus Hidayat Nur dari Fraksi PKS menyampaikan bahwa munculnya tudingan kecurangan memerlukan respons yang bijak dan proporsional.
"Hak angket adalah instrumen yang dimiliki DPR dan dapat digunakan untuk menjawab kecurigaan itu secara terbuka dan transparan," ujar Aus.
Pendapat serupa disampaikan oleh Luluk Hamidah dari Fraksi PKB, yang mendukung penggunaan hak angket untuk meluruskan desas-desus kecurangan Pemilu.
Aria Bima dari PDIP juga menyoroti pentingnya pengawasan fungsi DPR dalam menjaga kualitas pemilu di Indonesia.
Berita ini mencerminkan dinamika politik yang intens seiring dengan upaya untuk meningkatkan transparansi dan kualitas demokrasi di tanah air.
Sejumlah tokoh politik terkemuka, termasuk Sandiaga Uno, turut memberikan pandangan kritis terhadap proses demokrasi yang terus berkembang.
