.jpg "Yosan")
Yodha Media Indonesia - Tim hukum Ganjar-Mahfud terus mempersiapkan diri untuk menghadapi sidang sengketa Pilpres 2024.
Tim menyiapkan sejumlah saksi dan ahli yang diharapkan dapat membantu membuktikan dalil-dalil yang diajukan. Terdapat 8 ahli yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Todung Mulya Lubis sebagai ketua tim hukum menyebutkan bahwa ada ahli tata negara, ahli psikologi politik, sosiologi politik, komunikasi politik, ekonomi dan ekonomi pertanian yang tahu mengenai bansos, dan ahli IT.
Saat ini, tim masih menunggu keputusan MK mengenai permintaan untuk menghadirkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam persidangan.
Permintaan ini berkaitan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh tim hukum tentang kebijakan fiskal dan bansos yang diterapkan oleh pemerintah.
Apabila MK memutuskan untuk menghadirkan keduanya, maka kehadiran mereka akan sangat membantu dalam memberikan keterangan.
Namun, persidangan sengketa Pilpres harus berhati-hati dalam menentukan saksi yang dipanggil. Keberpihakan dapat terlihat apabila saksi yang dipanggil hanya dari salah satu pihak saja.
Oleh karena itu, ketua MK Suhartoyo mengatakan bahwa pemanggilan para menteri itu harus didasarkan karena kebutuhan Mahkamah dan pihak yang bersengketa tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memunculkan kesan keberpihakan.
Selain itu, tim hukum Ganjar-Mahfud juga masih menentukan apakah akan meminta Ketua Majelis untuk mempertimbangkan kehadiran Kapolda sebagai saksi. Namun, keputusan ini masih dalam pertimbangan tim.
Dalam persidangan sengketa Pilpres, tim hukum Ganjar-Mahfud juga akan mengajukan beberapa bukti yang dapat memperkuat dalil-dalil yang diajukan. Beberapa bukti yang akan diajukan antara lain:
Rekaman CCTV di TPS yang menunjukkan adanya ketidakberesan dalam pelaksanaan pemilihan.
Bukti-bukti tentang adanya pelanggaran dalam penghitungan suara.
Bukti-bukti mengenai terjadinya kecurangan dalam penggunaan aplikasi E-Counting.
Bukti mengenai adanya intimidasi terhadap saksi dan petugas KPPS.
Selain itu, tim hukum juga akan menghadirkan saksi-saksi yang mempunyai keterkaitan langsung dengan kasus sengketa Pilpres, seperti saksi yang mengetahui adanya pembelian suara atau adanya indikasi kekerasan dalam pelaksanaan pemilihan.
Dalam sidang sengketa Pilpres ini, tim hukum Ganjar-Mahfud akan mengajukan dalil-dalil yang terkait dengan kerugian negara akibat kebijakan fiskal pemerintah.
Mereka akan mengajukan bukti-bukti tentang kebijakan pengelolaan bansos dan program pemberdayaan ekonomi untuk menunjukkan adanya ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan negara.
Tim hukum juga akan mengajukan pendapat ahli-ahli yang dapat memperkuat dalil-dalil yang diajukan.
Selain itu, tim hukum juga akan mengajukan dalil-dalil terkait dengan kebijakan luar negeri pemerintah yang dapat mengancam kedaulatan negara dan kepentingan nasional.
Mereka akan mengajukan bukti-bukti tentang adanya kesepakatan yang merugikan negara dalam perjanjian-perjanjian internasional atau adanya pengabaian terhadap kepentingan nasional oleh pemerintah.
Sekian artikel mengenai persiapan tim hukum Ganjar-Mahfud untuk menghadapi sidang sengketa Pilpres 2024.
Semoga artikel ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai strategi dan bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan.
