.jpeg)
Yodha Media Indonesia - Kabar mengenai penangkapan pegawai KPK gadungan sedang menjadi sorotan. Pegawai gadungan berinisial YS diduga melakukan pemerasan di Kabupaten Bogor.
Korban yang menjadi target YS adalah staf Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Kabar ini sendiri dikemukakan oleh Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro.
Yakni pada tanggal 25 Juli tahun 2024, YS telah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah diduga melakukan pemerasan di Kabupaten Bogor, pada Kamis (25/7). Dalam penangkapan itu, KPK menyita uang sejumlah Rp 300 juta hingga mobil Porsche dari YS.
"Dari kegiatan dimaksud diamankan uang sejumlah Rp 300 juta, satu unit smartphone merek iPhone, dan satu unit kendaraan merek Porsche warna putih dengan nopol B-1556-XD," ujar jubir KPK Tessa Mahardhika dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (25/7).
Pegawai KPK gadungan yang dicurigai melakukan pemerasan tersebut diserahkan ke penyidik Polres Bogor setelah diamankan oleh pihak KPK. Begitu juga barang bukti yang turut disita oleh KPK. Rio juga mengatakan bahwa saat ini terdapat pemeriksaan mendalam terkait dugaan pemerasan tersebut.
Kabar mengenai kasus ini sudah menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Terkait hal ini, Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengimbau kepada siapa saja yang memiliki informasi terkait kasus ini untuk segera melaporkannya ke Polres Bogor.
Hal ini tentu menjadi kabar buruk bagi masyarakat dan menjadi keprihatinan bagi institusi KPK dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga antirasuah.
Menurut YS, banyak pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang “bermain-main” dengan anggaran, terutama dalam proses pengadaan barang melalui aplikasi belanja pemerintah secara elektronik atau e-katalog.
Dalam wawancara dengan para wartawan, YS menjelaskan bahwa banyak terjadi "akal-akalan" dalam proses pengadaan barang oleh para pejabat di Pemkab Bogor.
Ia menyatakan bahwa dugaan korupsi tersebut terjadi pada rencana anggaran di Dinas Pendidikan Pemkab Bogor.
Dari rencana anggaran sebesar 600 miliar rupiah, ia menemukan dugaan manipulasi pengeluaran dalam aplikasi e-katalog tersebut.
Sejatinya KPK dibentuk dengan tujuan untuk menindak korupsi dan menumbuhkan antikorupsi di Indonesia.
Namun, dengan beredarnya kabar adanya pegawai KPK gadungan yang melakukan pemerasan ini, menjadi suatu hal yang menjadi bahan perenungan bagi kita semua.
Maka dari itu, tindakan preventif dan kuratif menjadi hal yang perlu dilakukan oleh KPK dalam rangka menjamin kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.
Kita berharap kasus ini bisa diungkapkan dengan baik dan masyarakat bisa dipastikan bahwa pejabat yang bertugas benar-benar berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan antikorupsi.
