Usulan ini bertujuan untuk meringankan beban finansial warga sekaligus mempermudah akses vaksin yang menjadi syarat perjalanan internasional tersebut.
"Pemkab Bogor harus mengupayakan agar biaya vaksin meningitis dapat ditanggung oleh pemerintah. Selain itu, prosesnya juga perlu dibuat lebih mudah, misalnya bisa dilakukan di puskesmas, RSUD, atau lokasi lain yang ditunjuk RSUD," ujar Junaidi Samsudin, Senin (18/11/2024).
Junaidi, yang akrab disapa Junsam, berharap program ini mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Bogor yang setiap tahun berangkat haji dan umrah.
"Selain gratis, pelayanan harus dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat," tegas salah satu Kader PPP itu yang menjabat Sekretaris Umum DPC PPP di Kabupaten Bogor.
Langkah ini dinilai strategis mengingat vaksin meningitis tidak hanya wajib, tetapi juga esensial untuk melindungi tubuh dari infeksi bakteri penyebab radang selaput otak.
"Vaksin ini meningkatkan kekebalan tubuh, sehingga calon jamaah dapat menjalani ibadah dengan kondisi kesehatan yang optimal," jelasnya.
Menurut Junaidi, pembahasan terkait penggratisan vaksin meningitis akan dilakukan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bogor.
Ia optimistis program ini dapat terealisasi dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah.
Di sisi lain, masyarakat menyambut baik wacana ini. Salah satu calon jamaah umrah asal Bogor, Rina (45), mengatakan bahwa biaya vaksin sering menjadi pengeluaran tambahan yang cukup berat.
"Kalau benar-benar digratiskan, ini tentu sangat membantu, apalagi biaya perjalanan umrah sekarang juga mahal," ungkapnya.
Program ini diharapkan tidak hanya meringankan beban masyarakat tetapi juga menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Dengan langkah yang tepat, Pemkab Bogor dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung warganya menjalankan kewajiban agama dengan lebih tenang.
Inisiatif Junaidi Samsudin menunjukkan komitmen DPRD Kabupaten Bogor dalam memberikan solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat. Jika berhasil diterapkan, langkah ini berpotensi menjadi inovasi yang memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan warganya.
