Yodha Media Indonesia -, Bogor - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin, angkat bicara terkait kelangkaan gas LPG subsidi 3 Kg yang semakin meresahkan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah (Pemkab) harus turun tangan guna mengatasi persoalan ini sebelum berdampak lebih luas.
Pria yang akrab disapa Junsam itu menyatakan bahwa kelangkaan gas LPG subsidi 3 Kg sangat berpengaruh terhadap masyarakat berpenghasilan rendah, terutama para pelaku UMKM yang bergantung pada gas bersubsidi ini untuk menjalankan usaha mereka.
"Jangan sampai dengan kesulitan mendapatkan LPG ini, masyarakat terpaksa mencari alternatif lain dengan harga yang lebih mahal," ujar Junsam yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bogor, Senin (03/02/2025).
Pemkab Harus Ambil Langkah Tegas!
Menurut Junsam, pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi gas LPG 3 Kg agar subsidi tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa beban masyarakat akan semakin bertambah jika tidak ada solusi cepat dari pemerintah.
"Pemerintah daerah harus segera turun tangan untuk mengatasi kesulitan ini. Pengawasan distribusi harus lebih ketat agar tidak ada penimbunan atau penyalahgunaan gas subsidi," tambahnya.
Selain itu, ia menanggapi kebijakan baru dari pemerintah pusat yang membatasi pembelian LPG 3 Kg menggunakan identitas KTP. Ia menilai aturan tersebut merupakan langkah untuk memastikan distribusi yang lebih adil bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Jika kebijakan ini berpihak kepada masyarakat, tentu harus kita dukung. Saya yakin pemerintah pusat sudah mempertimbangkan dampaknya," jelas Junsam.
DPRD Siap Gelar Rapat Darurat!
Junsam mengungkapkan bahwa dirinya akan segera menyampaikan persoalan ini kepada pimpinan DPRD Kabupaten Bogor agar dapat mengambil langkah lebih lanjut, termasuk kemungkinan menggelar rapat terbatas dengan pihak terkait.
"Saya akan sampaikan ke pimpinan, apakah kita perlu rapat terbatas untuk mencari solusi terbaik," ungkapnya.
Meski begitu, ia meminta masyarakat untuk tidak panik karena secara umum pasokan LPG masih berjalan normal. Namun, aturan baru yang lebih ketat memang sedang diterapkan untuk memastikan subsidi tepat sasaran.
Pengecer Akan Dihapus, Diganti dengan Agen Resmi
Terkait penghapusan pengecer dan transformasi menjadi agen resmi, Junsam menyarankan agar para pengecer mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
"Saya berharap para pengecer bisa menyesuaikan diri dengan aturan baru ini. Jika ingin menjadi agen resmi, harus memiliki legal standing yang sesuai," tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi distribusi gas LPG dan melaporkan jika ada oknum yang mencoba menimbun atau memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi.
"Jangan biarkan ada yang menyalahgunakan situasi ini! Jika menemukan indikasi penimbunan, segera laporkan kepada pihak berwenang," pungkasnya.
Kelangkaan gas LPG 3 Kg di Kabupaten Bogor semakin menjadi perhatian publik. Wakil Ketua DPRD Junaidi Samsudin menegaskan bahwa pemerintah daerah harus segera bertindak untuk mengatasi persoalan ini.
Dengan pengawasan ketat dan penerapan kebijakan yang tepat, diharapkan subsidi LPG benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. DPRD pun siap mengambil langkah konkret guna memastikan kesejahteraan rakyat tetap terjaga.
