.jpg)
YMI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus dugaan korupsi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Kerugian negara ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.
"Ratusan miliar," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, saat dihubungi pada Selasa (11/3/2025). Fitroh menjawab besaran kerugian negara dalam kasus ini yang berkaitan dengan proyek pengadaan iklan.
Lima Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi di Bank BJB. Para tersangka berasal dari dua klaster, yaitu penyelenggara negara dan pihak swasta.
"Sudah tersangkanya, sekitar lima orang. Ada dari penyelenggara negara dan ada dari swastanya," ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Senin (10/3/2025).
Meski demikian, KPK belum mengungkap identitas para tersangka secara rinci. KPK berjanji akan membeberkan detail perkara ini dalam konferensi pers yang dijadwalkan pada Kamis atau Jumat pekan ini.
Penggeledahan Rumah Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil
Salah satu nama yang ikut terseret dalam kasus ini adalah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK). Tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di kediaman RK di Bandung, Jawa Barat, pada Senin (10/3/2025).
Hingga saat ini, KPK belum menjelaskan lebih lanjut mengenai keterlibatan RK maupun petunjuk awal yang mendorong penyidik melakukan penggeledahan. Saat ditanya kemungkinan RK akan dipanggil untuk pemeriksaan, Fitroh memberikan jawaban yang diplomatis.
"Kita lihat saja prosesnya. Penyidik yang paham teknisnya," ujar Fitroh.
Ridwan Kamil Siap Kooperatif
Menanggapi penggeledahan yang dilakukan oleh tim KPK, RK menyatakan bahwa dirinya siap mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan.
"Tim KPK sudah menunjukkan surat tugas resmi, dan kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung serta membantu tim KPK secara profesional," kata RK, dikutip dari detikJabar, Senin (10/3/2025).
KPK berkomitmen untuk mengungkap kasus ini hingga tuntas demi menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Semua pihak diharapkan untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
.jpg)
